“KEMAREN gak punya uang sama sekali. Mau lebaran, cari kerjaan di Jakarta. Katanya di Jakarta rame, gitu. Saya ikhtiar supaya dapat pekerjaan di Jakarta,” kisah Sarimin, salah seorang “gepeng” yang tertangkap petugas keamanan dan ketertiban Jakarta.

Kakek berusia 62 tahun itu boro kerja menjadi pengemis di Jakarta. Namun malang, pria asal Tambaksari, Surabaya, ini kini mendekam di panti sosial milik Departemen Sosial, Kedoya, Jakarta Barat. Pria yang sehari-hari mangkal di daerah Pasar Senen, Jakarta Pusat, ini tertangkap petugas keamanan dan ketertiban saat operasi pemburuan gembel dan pengemis yang sering disingkat “gepeng” di Jalan Thamrin.

Inilah suasana Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya I . Panti ini lebih mirip penjara dibandingkan dengan rumah penampungan. Di sini, ratusan pengemis yang tertangkap dalam operasi kemanan dan ketertiban ditahan, sampai ada keluarga yang menjemput. Para penghuni panti itu umumnya pendatang dari luar Jakarta.

Panti ini tak ubahnya dengan penjara yang dijaga petugas yang represif. Makanan dan fasilitas lainnya tidak tidak layak.

Jakarta memang menjadi impian bagi mereka yang ingin mengais rezeki, dari pekerja kantoran hingga pengemis jalanan. Saat bulan Ramadhan tiba, banyak pengemis dari berbagai daerah yang membanjiri Ibu Kota untuk mengais rezeki dari belas kasihan masyarakat.

Selain Sarimin, ada juga Subari. Laki-laki muda usia 25 tahun ini datang dari Tegal, Jawa Tengah. Saat mengemis di Pasar Johar, Jakarta Pusat, Subari tertangkap oleh petugas dan memaksanya tinggal di panti ini. Subari adalah pengemis musiman, datang ke Jakarta hanya tiap bulan puasa. Sehari-hari Subari bekerja sebagai buruh di rumah makan di kampung halamannya, namun tiap Ramadhan dia berpindah profesi sebagai pengemis karena lebih menjanjikan uang.

“Saya setiap tahun pasti ke sini nyari zakat. Saya belajar nyari, minta-minta, ketangkep…” tutur Subari kepada VHR.

Sebagai pengemis, penghasilan bapak satu anak ini terbilang lumyan, Rp 500 ribu hingga Rp 600 sebulan. Pendapatan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan upahnya sebagai buruh di rumah makan di daerah asalnya.

Selain Subari, ada juga Juminah. Perempuan umur 50-an tahun asal Pamanukan, Jawa Barat, ini sudah akrab dengan operasi pengemis di Jakarta. Ia kini kembali ditempatkan di Kedoya setelah tertangkap oleh petugas di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Tanah Abang III beberapa waktu lalu, tempat ia biasa menginap.

“Ada satu bulan di luar... ini baru kena lagi, Nenek. Sudah sore baru mau pulang di Tanah Abang III, eeh… dibawa Trantib,” kisah Juminah.

Juminah mengaku tidak kapok ditangkap petugas karena pendapatannya sebagai pengemis sama dengan penghasilannya sebagai buruh tani di kampung halamannya.

Ada juga Yanti. Janda berumur 32 tahun ini ditangkap bersama Juminah saat tidur di SPBU yang sama. Perempuan asal Wates, Yogyakarta, ini datang ke Jakarta untuk menjadi pengemis karena diajak tetangga kampung yang sudah menjadi pengemis “senior” di Jakarta.

“Kami kan dibawa sama kawan, diajak kerja, katanya. Diajarin ama dia, ngemis,” Yanti menceritakan awal mulanya menjadi “gepeng” di Jakarta.

Sekitar 30% penghuni Panti Kedoya adalah anak-anak. Banyak di antara anak-anak itu yang sudah menjadi langganan operasi penangkapan oleh petugas trantrib. Dimas, misalnya. Bocah berumur 11 tahun yang masih duduk di bangku SD ini menjadi “gepeng” untuk uang sekolahnya karena orang tuanya sudah tidak sanggup membiayainya.

“Uangnya untuk biaya sekolah. Saya, aturannya udah kelas VI SD, tapi karena gak masuk-masuk jadi ketinggalan masih kelas III SD. Mama saya gak tahu kalau saya ngemis,” kata Dimas yang sembunyi-sembunyi menjadi pengemis.

Kondisi perekonomian yang tak kunjung membaik membuat kemiskinan semakin akut. Menurut Kepala Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya I, Kedoya, Acep Bunyamin, setiap tahun semakin banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terjaring.

Depsos menyatakan kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menghuni pantinya antara lain pemulung, pekerja seks komersial, gelandangan, dan pengemis.

“Bulan September memasuki bulan Ramadhan, kemudian Oktober ini cenderung naik, di samping penertibannya memang lebih intensif,” kata Acep.

Panti Kedoya hanyalah salah satu penampungan di Ibu Kota. Ada pantri wreda untuk orang-orang lanjut usia di berbagai tempat di Jakarta. Ada juga panti pembinaan anak-anak nakal di Duren Sawit Jakarta Timur. Ada juga panti sosial Bina Remaja. “Gepeng” yang memiliki keluarga di Jakarta akan dikembalikan ke keluarganya. Ada juga di antara mereka yang dipulangkan ke daerah asal.

Menurut statistik, kata Acep, kebanyakan para gepeng yang tertangkap di Jakarta berasal dari daerah pantai utara Jawa seperti Tegal, Indramayu, Cirebon, dan daerah-daerah lain di Jawa Tengah.

“Program atau tugas pokok PSBID I Kedoya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS untuk ditampung sementara. Meliputi fungsi observasi, konsultasi, motivasi, seleksi, identifikasi, registasi, dan assesment. Kemudian pembinaan mental sosial, keagamaan, fisik,” tambahnya.

Apakah operasi terhadap “gepeng” cukup efektif untuk menertibkan Ibu Kota dari para pengemis migran?

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Nurmansyah Lubis, menilai walaupun operasi tersebut cukup efektif mengurangi marakya para gepeng di tempat-tempat umum, cara yang ditempuh tidak manusiawi. Cara seperti itu tak membuat para “gepeng” meninggalkan aktivitasnya.

“Saya pikir harus dengan cara manusiawi, tentunya. Artinya, penertiban itu tidak dengan tindak kekerasan. Apalagi pada bulan Ramadhan. Selama ini terkesan digaruk di jalan. Penanganannya kurang humanity. Pendekatan selama ini kurang berhasil. Toh mereka kembali lagi. Kalau metodenya masih konvensional untuk para ‘gepeng’, maka usaha bina sosial ini percuma saja, ” kata Nurmansyah.

Menurut pengamat politik perkotaan, Erwansyah, cara-cara represif seperti penggarukan “gepeng” harus diimbangi dengan kebijakan sosial-ekonomi yang mampu mengentaskan mereka dari kemiskinan. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI ini menyatakan cara-cara represif hanya mampu mengatasi masalah jangka pendek.

“Kalau kita mau mencari solusi yang memadai mengenai masalah kekerasan, kebijakan yang represif, dan tidak diimbangi dengan kebijakan jangka panjang, hanya akan menciptakan efek jangka pendek juga. Sehingga buktinya mereka kembali lagi. Dalam pengalaman Jakarta terbukti bahwa itu saja tidak cukup,” katanya.

Menurut Erwansyah, satu-satunya cara untuk mengurangi jumlah “gepeng” adalah dengan membuat kebijakan pemerintah yang mampu menjamin hak-hak sosial-ekonomi masyarakat. Tanpa ada jaminan hak-hak sosial ekonomi melalui program jaminan sosial, maka jumlah  “gepeng” akan terus meningkat.

“Mestinya pemerintah berkaca kembali, jangan-jangan di Jakarta tidak ada sarana untuk mendistribusikan keadilan sosialnya. Tidak ada! Ya, jelas ini berkaitan dengan HAM, karena ada hak ekonomi sosial budaya warga negara di situ,” tambahnya.

Sebanyak 80% uang Indonesia beredar di Jakarta. Hal itu membuat semua orang berusaha mengais rupiah di Jakarta, dengan cara apa pun. Semakin hari semakin banyak orang menumpukan harapan di Ibu Kota. Namun, pemerintahan Ibu Kota selalu menutup pintu bagi pendatang  dengan kekerasan, karena mereka hanya menjadi beban sosial pemerintahan daerah. Seperti kata pepatah, kejamnya ibu tiri tak sekejam Ibu Kota.  (Widya Siska/E2)