Oleh Saiful Haq[1]
 
Dalam sebuah seminar di Departeman Pertahanan RI pada tanggal 29 September 2006 Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI menyatakan bahwa Imparsial merupakan salah satu “kelompok radikal” yang bisa didefinisikan sebagai ancaman dalam perspektif internal dan transnasional. Pada hari yang sama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar, seperti dimuat di salah satu koran nasional edisi 29 September 2006, menyatakan bahwa potensi terjadinya konflik dalam pilkada di Aceh sangat besar. Pernyataan serupa juga pernah dikeluarkan BIN menjelang Pemilu 2004, dan seolah-olah sudah menjadi langganan, menjelang hari-hari besar keagamaan semisal Idul Fitri ataupun Natal, BIN juga selalu mengeluarkan pernyataan tentang kemungkinan akan terjadinya tindakan sebuah pengeboman atau aksi teror dalam berbagai bentuk. Pada saat bom meledak di Poso tahun 2006, Pangdam VII Wirabuana juga berdasarkan laporan intelijen menyatakan bahwa aksi teror bom di Palu dan Poso didalangi oleh eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Beberapa minggu berikutnya, ketika pelaku tertangkap, ternyata pelaku adalah eks anggota TNI. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit ditemukan dari statemen-statemen yang didasarkan pada laporan intelijen yang bersifat konspiratif.

Ruang pikir konspirologi bermula pada awal semua ilmu pengetahuan terdapat histeria. Rasa takut terhadap sesuatu yang tidak bisa diterangkan atau kejadian mengerikan yang terjadi tiba-tiba merupakan pendorong semua keingintahuan dan kehausan ilmu[2]. Berpikir konspirologis digerakkan oleh rasa takut ini yang bisa membawa kita pada jebakan paradoksal serta irasional. Teori konspirasi adalah dugaan tentang konspirasi yang sebenarnya atas dasar indikasi, saat muncul kecurigaan atau adanya petunjuk. Jika teori konspirasi diperkuat oleh suatu bukti yang definitif, maka terbongkarlah konspirasi dan berakhir. Tetapi sering bukti nyata yang definitif semacam itu tidak bisa diperoleh. Sifat khusus yang membuatnya menjadi menarik karena mengurangi kompleksitas. Berbagai penyebab kejadian yang rumit dan berlapis-lapis disederhanakan dalam bentuk kambing hitam. Fungsi teori konspirasi dalam mereduksi keterkaitannya yang rumit menjadi sederhana membuatnya menjadi alat ideal bagi propaganda dan agitasi.
 
Teori konspirasi sejatinya lahir dari bangunan prakonsepsi, asumsi, praduga atau bahkan imajinasi yang sudah terbangun mendahului fakta. Hal seperti ini sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan. Menurut Dr. Syafii Anwar, teori konspirasi menjadi masalah besar ketika masuk pada tiga area. Pertama, ketika teori konspirasi mengarah kepada apa yang disebut sebagai pharanoia within reason. Jadi, selalu ada semacam pharanoia atau ketakutan yang berlebihan yang selalu mengikut dalam akal manusia. Hal ini sesuai dengan yang disebut Freud, pencetus psikoanalis, sebagai penyebab dari mimpi, yakni ketakutan atau keinginan yang berlebihan yang selalu menekan alam bawah sadar manusia. Kedua, teori konspirasi juga mengembangkan apa yang dalam ilmu komunikasi disebut sebagai systematically distortion of information, informasi yang didistorsi sedemikian rupa secara sistematis sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan. Pasti kita juga ingat pepatah yang mengatakan bahwa kebohongan yang diulang seribu kali akan menjadi sebuah kebenaran. Ketiga, teori konspirasi juga selalu mengarah kepada terrorizing of the truth. Karena sulit dibuktikan, maka pernyataan yang berbau konspiratif justru menjadi teror bagi kebenaran.
 
Contoh-contoh pernyataan yang saya ajukan di awal tulisan ini memenuhi tiga kriteria mengenai teori konspirasi. Pernyataan Kepala. BAIS TNI mengandung pharanoia, dengan mencantumkan Imparsial sebagai kelompok radikal. Dari statemen itu jelas terlihat watak politik TNI yang masih juga menganggap setiap kegiatan warga negara yang kritis dan ilmiah merupakan sebuah kegiatan yang merongrong kewibawaan negara sehingga bisa dikategorikan sebagai ancaman. Demikian pulan pernyataan Syamsir Siregar di DPR adalah pernyataan yang berasal dari pharanoia within reason, praduga subjektif dan dibangun di atas ketakutan yang berlebihan, ketika GAM, kelak akan memenangi pertarungan dalam Pilkada Aceh. Demikian pula pernyataan Pangdam VII Wirabuana yang menuduh eks PKI sebagai dalang aksi teror bom di Poso, Sulawesi Tengah, juga didasarkan pada ketakutan dan kebencian yang terekam di kepalanya tentang hantu komunisme. Pernyataan Kepala BAIS dan Syamsir juga memenuhi kriteria systematically distortion of information. Tuduhan bahwa Imparsial aktif dalam mendukung gerakan separatis di tanah air adalah sebuah disinformasi yang mistik dan abnormal, sebab pernyataan seperti itu juga sangat sulit dibuktikan, mendahului fakta lapangan. Dalam kasus pernyataan Syamsir, seharusnya beliau mengajukan indikator-indikator tentang eskalasi konflik maupun fakta-fakta analisa mengenai potensi munculnya konflik menjelang Pilkada Aceh, bukan malah mendahului fakta dengan menyatakan bahwa potensi konflik dikarenakan adanya calon yang berasal dari GAM dan non-GAM, sehingga sangat besar kemungkinan malah akan merangsang timbulnya potensi konflik, sebab masyarakat yang tadinya tidak berpikir ke arah itu malah menjadi menduga-duga dan resah setelah keluarnya statemen itu. Inilah yang kemudian disebut sebagai distorsi informasi atau disinformasi. Kriteria mengenai terrorizing of the truth juga terpenuhi dengan keluarnya pernyataan Syamsir dan Kepala BAIS itu. Bagaimana tidak, belum ada tanda-tanda konflik menjelang Pilkada di Aceh, semua berjalan wajar-wajar saja, namun jika suatu saat ada gesekan di masyarakat maka pernyataan Syamsir akan menjadi referensi utama dalam community mind. Semua akan berpikir bahwa segala sesuatu terjadi diakibatkan oleh dikotomi yang telah sengaja dibangun oleh Syamsir, GAM dan non-GAM. Khusus untuk Kepala BAIS, jelas dia telah melakukan upaya meneror kebenaran melalui pernyataan tersebut. Sebab, dengan demikian BAIS sebagai badan intelijen perang telah mengategorikan Imparsial dan kegiatannya sebagai musuh negara, dan mengesampingkan kebenaran bahwa sikap oposan Imparsial adalah hak politik warga negara yang dilindungi konstitusi.
 
Statemen yang berbau konspiratif harusnya tidak lagi diucapkan oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi untuk menyatakan hal-hal yang berbau ramalan. Ramalan  yang berbau konspiratif seperti itu hanya bisa dinyatakan oleh orang yang bermain di wilayah mistik atau berprofesi sebagai paranormal. Di sisi lain, pernyataan itu dengan mudah akan menjadi komoditas politik. Terbukti setelah pernyataan Syamsir, dua orang anggota DPR RI Dedy Djamaluddin Malik (PAN) dan Soeripto (PKS) langsung menyatakan bahwa BIN harus segera menindaklanjuti laporan tersebut sebab menangnya GAM bisa jadi akan membangkitkan kembali Ideologi Kemerdekaan (mungkin karena tidak menemukan kata ganti ideologi komunis sehingga kata ini digunakan) di Aceh.. Sudah saatnya intelijen kita bekerja sebagai intelijen yang profesional, yang benar-benar memberikan konstribusi nyata bagi negara dan proses demokratisasi. ***

[1] Penulis adalah mahasiswa Program Pascasarjana Defense Study ITB, juga pemerhati masalah pertahanan, HAM, serta konflik dan perdamaian di Aceh.
[2] http://mahaonly.blogspot.com/2006/09/teori-konspirasi.html