Quito - Pendukung Presiden Ekuador Rafael Correa yang baru saja terpilih, menyerbu gedung Kongres. Mereka menilai politikus oposisi menghalangi reformasi politik negeri itu.
 
Penyerbuan itu terjadi saat para wakil rakyat mendiskusikan rencana Presiden Correa membentuk dewan rakyat untuk merancang ulang konstitusi.
 
Situs bbc.co.uk (31/1) memberitakan, polisi menembakkan gas air mata ke arah para pengunjuk rasa yang membawa tongkat dan botol yang memaksa masuk gedung Kongres.
 
Pemerintahan Correa meminta maaf atas aksi pendukungnya itu. Juru bicara pemerintah, Monica Chuji, mengatakan, "Mobilisasi damai didukung pemerintah, tetapi kami menolak kekerasan.".
 
Sebelumnya ribuan pendukung Correa berkumpul di Ibu Kota Quito. Mereka mendesak agar Kongres yang dikuasai oposisi mendukung langkah presiden dari sayap kiri itu mengubah konstitusi.
 
Kerumunan demonstran bertambah banyak. Sebagian orang menerobos ke gedung Kongres. Akhirnya polisi mengevakuasi para wakil rakyat.
 
"Kami mesti meninggalkan gedung karena unjuk rasa menjadi liar. Mereka berteriak, ‘Bunuh mereka semua’," kata anggota Kongres dari oposisi, Federico Perez, kepada Reuters.
 
Sidang Kongres hari ini akan menentukan boleh tidaknya pembentukan referendum untuk pembentukan sebuah dewan pengubah konstitusi. Perubahan terhadap konstitusi dapat memangkas kekuasaan partai politik tradisional. Langkah ini merupakan salah satu janji kampanye Correa.
 
Sebuah dewan beranggotakan perwakilan daerah dan nasional yang memiliki hak membuat undang-undang akan melangkahi wewenang Kongres. Kebijakan ini, menurut jajak pendapat terakhir, mendapat dukungan 70% warga Ekuador.
 
Presiden Correa menuduh Kongres melupakan masyarakat kecil dan bertindak untuk kepentingan elite bisnis semata. Dia berjanji memberikan perubahan mendasar bagi kehidupan rakyat miskin Ekuador.
 
Partai pendukung Correa tidak mencalonkan satu pun wakil saat pemilihan legislatif. Akibatnya mereka tidak memiliki wakil untuk membuat undang-undang.
 
Para anggota Kongres menuduh langkah Correa tidak konstitusional serta meniru langkah radikal yang dijalankan pemerintahan kiri di Venezuela dan Bolivia saat ini. (Yerry Niko/E4)