Jakarta - Komersialisasi pendidikan yang terjadi di  Indonesia menyebabkan pengangguran. Pemerintah seharusnya menghapus biaya pendidikan yang tinggi itu.
 
Hal itu disampaikan Sekjen Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Rendra Valentino di sela-sela acara diskusi masalah pendidikan dan ketenagakerjaan yang diselenggarakan sejumlah organisasi kepemudaan yang dihadiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan GMNI, di di Jakarta, Selasa (17/4).
 
Rendra menyatakan meski ujian nasional dimulai hari ini, masih banyak siswa sekolah di seluruh Indonesia tidak dapat mengikuti ujian nasional. Hal itu disebabkan biaya ujian nasional yang mahal dan membebani hidup para orang tua murid.
 
Menurut Rendra, permasalahan biaya pendidikan sebenarnya masih bisa teratasi oleh pemerintah, jika ada konsistensi dalam pengalokasian biaya pendidikan sebesar 20% yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2006 dan 2007. Namun, dana pendidikan tersebut hingga kini tidak terealisasi karena banyak terjadi penyelewengan dana.
 
“Pemerintah seharusnya konsisten terhadap pengalokasian dana 20 persen untuk pendidikan di APBN. Kalau tidak, komersialisasi pendidikan akan terus terjadi. Kalau sudah begitu, pendidikan hanya berlaku bagi orang kaya dan misi pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia cuma omong kosong,” kata Rendra. (E1)