Jombang - Ratusan pedagang kaki lima (PKL) di Jombang, Jawa Timur, berunjuk rasa meminta pemerintah tidak mengorbankan pedagang dalam lomba kebersihan kota Se-Indonesia untuk meraih penghargaan Adipura. Setiap kali ajang itu digelar, Pemkab Jombang selalu membersihkan kota dari PKL.
 
Koordinator aksi Obeng mengatakan, kebijakan Pemkab Jombang melarang PKL berjualan di trotoar terjadi setiap tahun. Padahal, bagi pedagang kecil, penggusuran berarti kehilangan sumber ekonomi. Sementara pemerintah tidak memberikan solusi agar pedagang kecil tetap dapat bertahan hidup.
 
“Pada dasarnya PKL mendukung Adipura. Permasalahan itu bukan hanya sekarang. Saya anggap tindakan Pemkab sangat tidak manusiawi dan tidak relevan dalam menangani PKL," kata Obeng kepada radio komunitas Swara Warga Jombang, Senin (14/5).
 
Kepala Satpol Pamong Praja Sunyoto yang menemui perwakilan aksi mengatakan pihaknya tidak menggusur dan melarang PKL berjualan, namun hanya menertibkan. Tindakan ini didasarkan pada surat keputusan Bupati yang melarang PKL berjualan di trotoar dan di jalan sepanjang kota Jombang.
 
“Kalau sampai nilai kota Jombang jatuh gara-gara PKL, saya selaku penegak perda bagaimana? Kami ini fungsinya mengamankan perda dan SK Bupati. Bupati melarang PKL berjalan di trotoar dan di jalan-jalan. Itu ada SK-nya,” kata Sunyoto.
 
Anggota Komisi B DPRD Suwarto saat menemui para demonstran di depan kantor DPRD mengatakan Dewan akan membela PKL agar tetap berjualan sepanjang mereka mengikuti aturan. “Saya pasti menginginkan saudara-saudara saya ini untuk mengembangkan ekonomi yang baik,” katanya. (E1)