Jakarta - Exxon Mobil menilai gugatan Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu lemah dasar hukum. Menurut kuasa hukumnya, Fredrik J Pinakunary, warga negara tidak berhak menggugat kontrak kerja sama yang sudah ditandatangani pemerintah.

Pendapat itu disampaikan Fredrik J Pinakunary dalam sidang eksepsi atau jawaban tergugat atas gugatan Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/6).


Dikatakannya, para penggugat tidak memiliki kualifikasi mengajukan gugatan, karena sebagai warga negara yang haknya sudah diwakilkan pada pemerintah dianggap menyetujui kontrak kerja sama itu. "Bila tiap warga negara punya kualifikasi mengajukan gugatan, akan ada banyak gugatan warga negara di pengadilan."

Namun, anggota kuasa hukum penggugat, Wirawan Adnan, mengatakan warga negara tidak mempunyai kualifikasi menggugat jika pemerintah mau mendengarkan aspirasi rakyat dalam membuat kebijakan. ”Sebagai warga negara, kami telah mengungkapkan aspirasi melalui DPR dan meminta untuk menegur pemerintah. Permintaan ini tidak ditanggapi. Karena itu kami menempuh jalur hukum,” katanya kepada VHR..

Menurut Wirawan, warga negara berhak mengajukan gugatan karena hak konstitusinya sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, yaitu kekayaan alam harus digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, telah dilanggar pemerintah.

Fredrik mengatakan, gugatan terhadap Exxon Mobil salah alamat. Exxon Mobil tidak terlibat dalam penandatanganan kontrak kerja sama (KKS) Blok Cepu dengan pemerintah. Gugatan ini prematur karena yang menandatangani kontrak kerja sama itu dengan pemerintah saat itu adalah Ampolex dan Mobil Oil Cepu.

Sidang gugatan terhadap sembilan lembaga, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertamina, Badan Pelaksana Migas, Kementerian BUMN, Exxon Mobil, Ampolex, Humpuss, serta Mobil Oil Cepu, ini akan dilanjutkan 25 Juni dengan agenda pembacaan replik dari penggugat. (E1)